JAKARTA, iNews.id - Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, pelaksanaannya dinilai tak sesuai harapan masyarakat.
Penilaian itu buntut suara partai politik (parpol) yang mengalami naik turun. Sirekap dianggap tak konsisten memberikan informasi kepada masyarakat.
"Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun melakukan investigasi terkait penggunaan anggaran Sirekap KPU RI yang pelaksanaannya tidak sesuai harapan," kata Koordinator Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Ikhlas Ade Putra, saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Dia mengatakan, KPU telah menerima uang negara sebesar Rp3,5 miliar untuk mengembangkan Sirekap sebagai aplikasi informasi perolehan suara peserta Pemilu 2024.
"Pengembangan Sirekap KPU RI menggunakan APBN yang sangat besar sekitar Rp3,5 miliar (Data ICW) sehingga kami berkepentingan untuk melakukan pengawalan penggunaannya secara transparan dan berjalan sesuai ketentuan dan harus dihentikan," ungkap Ikhlas.
Dia mengajak masyarakat mengawal pelaksanaan demokrasi agar pemilu berjalan jujur dan adil serta transparan.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap pelaksanaan demokrasi untuk bersama dan mengawal pemilu yang jujur, adil dan transparan," ujar dia.