JAKARTA, iNews.id - Sejumlah anggota DPR akan disuntik Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), hari ini. Padahal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin untuk fase dua.
Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban pun meminta pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik terkait hal ini.
“Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua. Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil,” tulis Zubairi dalam lewat akun media sosial pribadinya, Rabu (14/4/2021).
Zubairi pun belum yakin dengan Vaksin Nusantara pasalnya uji klinis fase satunya belum meyakinkan. “Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri atau percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan," katanya.
Bahkan, kata Zubairi, BPOM menyatakan bahwa potensi imunogenitas Vaksin Nusantara untuk meningkatkan antibodi belum meyakinkan. “BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya,” katanya.
Zubairi menegaskan Vaksin Nusantara harus menunjukkan evidence based medicine (EBM). Dia menyebut harus mencari bukti ilmiah dan membuat keputusan klinis sesuai bukti dari uji klinis ketika Vaksin Nusantara digunakan. “Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya,” ujarnya.