JAKARTA, iNews.id – Gubernur Anies Rasyid Baswedan kurang sependapat jika alasan pemindahan ibu kota Indonesia dikarenakan kemacetan di Jakarta yang sulit terurai. Menurut dia, kalaupun pusat pemerintahan RI jadi dipindahkan, itu tidak serta-merta membuat lalu lintas di Jakarta menjadi tak macet lagi.
Anies menyampaikan, pengguna transportasi di Jakarta dibagi atas tiga unsur, yaitu unsur rumah tangga, swasta, dan pemerintahan. “Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta. Bukan kegiatan pemerintah,” kata Anies di Jakarta, Senin (29/4/2019).
Mantan rektor Universitas Paramadina itu mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, penggunaan kendaraan pribadi di jalan-jalan Jakarta mencapai 17 juta unit per hari. Sementara, penggunaan kendaraan oleh unsur pemerintah dan instansi-instansi umum di Ibu Kota hanya 141.000 unit.
Dengan begitu, jika ibu kota benar-benar dipindahkan nantinya, itu tak akan signifikan mengurai kemacetan Jakarta tanpa adanya fokus dari pemerintah untuk membenahi hal tersebut.
“Jadi jumlah kedaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan itu 141.000. Jumlahnya kecil sekali. Kalaupun pemerintah pindah tidak kemudian mengurai masalah kemacetan. Kemudian kalaupun dihitung PNS menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kami pegawai pemerintah itu cuma sampai 8-9 persen,” ungkapnya
Anies mengatakan, dia melihat wacana pemindahan ibu kota oleh pemerintah pusat ini bukan semata-mata soal permasalahan kemacetan, namun ada tujuan yang lebih kompleks dari hal itu.
“Alasan utamanya pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian. Karena kalau kemacetan itu bukan disebabkan pemerintah. Pemerintah misalnya tidak berada di Ibu Kota, jadi tantangan kemacetan masih tetap tinggi,” ujarnya.