JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua MPR, Arsul Sani buka-bukaan soal wacana evaluasi masa jabatan presiden. Dia menyebut, wacana tersebut muncul karena dikaitkan dengan salah satu rekomendasi MPR periode sebelumnya, yakni saat pembahasan mengenai penataan sistem presidensial.
Arsul mengatakan, wacana evaluasi masa jabatan belum pernah sedikit pun dibahas dalam rapat internal MPR. Isu tersebut justru berhembus dari luar MPR.
"Tidak ada di dalam risalah rapat untuk mengubah masa jabatan presiden," katanya dalam diskusi bertajuk 'Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden', di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (24/11/2019).
Arsul mengatakan, wacana dari luar tersebut beragam. Ada yang meminta jabatan presiden hanya satu periode yang masa jabatannya selama 7-8 tahun dan tiga periode.
Sebanyak 10 fraksi yang ada di MPR, menurut dia, menilai masa jabatan yang saat ini berjalan masih menjadi opsi terbaik. "Sejauh ini fraksi-fraksi di MPR itu sementara masih seperti ini," ujarnya.
Menurut Arsul, munculnya wacana masa jabatan presiden merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi di negara demokrasi. Tak menutup kemungkinan, semua wacana yang masuk ke MPR akan dikaji secara mendalam.
"Ya enggak salah (untuk dikaji). Itulah wujud dari Living Contitution," kata sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PPP ini.