JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) menjadi panitia Pemilu. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu, Teritorial, Strategi Pencalegan, Kampanye, dan Saksi DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan hal tersebut sah-sah saja. Yang terpenting baginya agar semua panitia Pemilu menjunjung tinggi integritas mereka tanpa berpihak ke kubu mana pun.
"Kita berharap tetap mengedepankan independensi itu pertama," kata Ferry, Jumat (6/1/2023).
Kedua, Ferry berharap ASN yang nantinya menjadi panitia Pemilu tetap bersikap netral. Menurutnya, hal itu perlu agar semua peserta Pemilu merasa diberlakukan dengan adil.
"Melayani kepada seluruh peserta Pemilu (yakni) seluruh partai politik yang ada. Sehingga ini menjadi poin yang sangat penting dan itu tidak mengedepankan subjektivitas serta aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman ASN," ucapnya.