JAKARTA, iNews.id – Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Bachtiar Nasir, menilai pemerintah salah memahami istilah “khilafah” dan “NKRI bersyariah” yang berada didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Front Pembela Islam (FPI). Menurut dia, inilah yang menghambat FPI memperoleh perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) yang sudah kedaluwarsa sejak 20 Juni 2019.
“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Kalau menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah. Khilafah versi FPI tentu berbeda. Termasuk NKRI syariah yang disalahpahami,” ujar Bachtiar seusai Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
Oleh karena itu, kata dia, ada baiknya pihak pemerintah berdialog langsung dengan FPI untuk membedah AD/ART yang dianggap bermasalah itu. Sebab, ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab itu menurutnya sudah berkomitmen setia pada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI.
“Saya kira, dengan dialog langsung, mendengarkan langsung apa yang disebut khilafah oleh FPI, apa NKRI bersyariah dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Saya kira tak akan ditemukan apa yang yang dituduhkan. Sebab, komitmen FPI terhadap NKRI dan Pancasila sudah jelas,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut proses perpanjang SKT FPI akan relatif memakan waktu lebih lama karena ada masih beberapa masalah pada AD/ART.
“Kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh apakah seperti itu?” kata Tito saat menjawab pernyataan anggota Fraksi PDIP Junimart Girsang dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Selain itu, kata Tito, dalam AD/ART terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan). Menurut Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.