JAKARTA, iNews.id – Kadiv Propam Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo ditunjuk menjadi kabareskrim Polri menggantikan Idham Azis yang telah dilantik menjadi kapolri, beberapa waktu lalu. Pengangkatan Listyo Sigit itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung promosi jabatan Polri untuk Listyo Sigit itu. Menurut dia, walaupun yang bersangkutan relatif masih muda karena lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991, bukan berarti mengurangi etos kerja maupun profesionalitasnya dalam memimpin Bareskrim.
Bamsoet menilai, rekam jejak Listyo sebagai ajudan Presiden Joko Widodo (2014-2016), Kapolda Banten (2016-2018), dan Kadiv Propam (2018-sekarang) menunjukkan kualitas sebagai aparat polisi yang andal dan teruji. “Penilaian utama untuk menduduki sebuah amanah jabatan adalah rekam jejak yang teruji dan kualitas diri yang mumpuni. Penunjukan Irjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim sangat tepat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (6/12/19).
Mantan ketua DPR itu menjelaskan, pengisian posisi kabareskrim setelah ditinggalkan Idham Azis yang hampir sebulan itu sudah tepat. Dengan begitu, poses penegakan hukum, penyelidikan, maupun penyidikan yang sedang ditangani Bareskrim tidak ada yang terhambat.
Bamsoet beranggapan, Bareskrim ke depan punya tantangan berat, khususnya dalam meningkatkan profesionalitas SDM penyidik yang didukung teknologi penyidikan yang berkualitas. Bareskrim harus bisa menegakkan hukum secara prima baik kepada saksi, ahli, maupun tersangka. “Dan terpenting, tidak menjadikan hukum sebagai barang dagangan, melainkan menjadikan hukum sebagai panglima menegakan kebenaran dan keadilan,” ujarnya.
Dia pun berharap, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim juga bisa meningkatkan sinergisitas antarpenegak hukum dan para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Bareskrim juga turut aktif turun ke kampus, organisasi sosial kemasyarakatan, pemuka agama, maupun kalangan lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
“Paradigma Bareskrim kedepan perlu diubah bukan dengan seberapa banyak berhasil menyelesaikan perkara. Melainkan seberapa banyak mampu menekan terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Memasyarakatkan hukum menjadi tugas dan tantangan Bareskrim yang tak mudah,” ucap politikus Partai Golkar itu.