JAKARTA, iNews.id – Sejumlah masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan kondisi darurat pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Sejumlah pihak juga menuntut Presiden untuk segera menangani bencana tersebut.
Akan tetapi, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa tanggung jawab pengenyelesaian karhutla bukan hanya terletak pada pundak Presiden Jokowi. Bencana itu, menurut dia, juga menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, dan juga masyarakat.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, segenap masyarakat harus saling bahu-membahu dalam melakukan pencegahan karhutla. “Ini yang harus kita dorong, karena tidak hanya tanggung jawab presiden, tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat, kementerian, juga DPR, dan kita semualah yang menjaga lingkungan,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Minggu (15/9/2019).
Politikus Partai Golkar itu pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan. Dia juga mengatakan, pihaknya masih mencarikan solusi tepat terkait penanganan karhutla yang berkepanjangan itu. “Mari menjaga hutan kita dari penebangan maupun pembalakan hutan,” ujarnya.
Dia menuturkan, pihaknya masih berupa untuk meningkatkan program menjaga hutan dari penebangan atau pembalakan hutan. Berdasarkan data BNPB per Minggu (15/9/2019), untuk penanganan karhutla telah disiagakan personel sebanyak 5.809 orang yang berasal dari unsur polda, polisi kehutanan, dan Masyarakat Peduli Api.
Dalam operasi pemadaman udara pada hari ini, aparat menyiagakan enam helikopter untuk water bombing dan; dua pesawat untuk teknologi modifikasi cuaca (Cassa 212-200 kapasitas 1 ton dan CN 295 kapsitas 2.4 ton), serta tiga helikopter untuk patroli udara.