JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerjasama dengan Polri dalam menindaklanjuti sejumlah persoalan yang bakal muncul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nanti.
Berbagai persoalan yang kemungkinan muncul di antaranya cyber crime, isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), politik uang, dan kampanye hitam. KPU dan Bawaslu akan bersama-sama menindak secara tegas pelanggaran-pelanggaran yang muncul dari isu tersebut.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, upaya pencegahan untuk masalah cyber crime, isu SARA, money politics, akan berurusan dengan pihak kepolisian.
“Kapolri dan Bawaslu akan tegas terkait persoalan money politics dan black campaign,” ujarnya usai bertemu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).
Persoalan ini nantinya akan ditindak bekerjasama dengan lembaga yang bersangkutan sesuai permasalahan masing-masing. Abhan mencontohkan, jika muncul permasalahan black campaign di media sosial, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan unit cyber crime atas kasus kejahatan di dunia maya.
"Langkah kongkretnya adalah black campaign yang misalnya menggunakan media internet, medsos dan sebagainya. Unit cyber crime akan optimal dan akan berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu. Kalau ada hal, bisa dilaporkan langsung ditindaklanjuti oleh unit cyber," ucap Abhan.