JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sejak awal memperingatkan kepada semua yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) jangan main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara. Prabowo juga meminta kepada jajarannya tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan, tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI.
Belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan. Khususnya kapal perang Angkatan Laut, Pesawat tempur Angkatan Udara dan Angkatan Darat.
"Menhan paham betul kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti," ujar Staf Khusus Menhan Prabowo Subianto Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar, di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Menurutnya, Prabowo mereview secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja alutsista yang sudah dialokasi pada 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif.
"Belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan minimalisasi kebocoran," katanya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menjaga jangan sampai ada kebocoran anggaran dalam pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista. Pengadaan tersebut juga harus bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri.
“Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak. Jadi itu terus menerus ditekankan oleh Bapak Presiden kepada saya,” kata Prabowo seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).