JAKARTA, iNews.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta menepis tuduhan ada kepentingan politik tertentu di balik demonstrasi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu. Demonstrasi itu merupakan gambaran keresahan mahasiswa dan masyarakat atas situasi nasional yang terjadi.
"Aksi mahasiswa masih murni, tidak ditunggangi. Ini murni keresahan mahasiswa dan masyarakat," ujar perwakilan BEM se-Jakarta, Andi Prayoga dalam diskusi Polemik MNC Radio Trijaya bertajuk, Demo Mahasiswa Aksi dan Subtansi di Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) R Saddam Aljihad mengatakan, gerakan mahasiswa di depan Gedung DPR merupakan murni keprihatinan mahasiswa terhadap nasib pemberantasan korupsi ke depan. Salah satunya dengan menganalisis risiko dari Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Target kita adalah subtansi. Itu dasarnya gerakan intelektual dari kajian-kajian terkait RUU kontroversial. Gerakan ini juga harus kita evaluasi dan sejauh ini masih sesuai jalur," ucap Saddam.
Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengancam akan memberikan sanksi kepada rektor dan dosen yang mendorong mahasiswanya demonstrasi. Selain ancaman sanksi, dia mengingatkan hukum pidana juga bisa diterapkan jika demonstrasi mahasiswa merusak fasilitas umum (fasum) maupun merugikan negara.
"Saya sudah memberitahukan kepada para rektor dan para pimpinan perguruan tinggi tolong memberitahukan kepada mahasiswa atau anak didiknya, yaitu jangan sampai mahasiswa demonstrasi ditunggangi oleh orang lain atau kepentingan-kepentingan lain. Mahasiswa dalam melakukan kritik saya persilakan, tapi dengan cara yang baik," kata Nasir beberapa waktu lalu.