JAKARTA, iNews.id – Ada beragam masalah yang dihadapi suatu negara dalam mengelola wilayah perbatasannya. Di Indonesia, masalah paling mendasar antara lain mencakup pengamanan kawasan perbatasan, pengembangan kawasan perbatasan, serta penetapan garis batas baik darat maupun laut.
Tugas-tugas tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan pihak terkait lainnya. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon menuturkan, pemerintah Indonesia membutuhkan waktu cukup banyak, yakni antara 5 sampai 10 tahun, untuk dapat menglelola wilayah perbatasan dengan baik.
“Lima tahun pertama untuk melengkapi dulu, menyediakan kebutuhan dasarnya. Lalu lima tahun berikutnya untuk memparipurnakan bagaimana supaya infratruktur yang sudah kita bangun itu fungsional,” ujar Robert pada acara diskusi yang digelar Koran SINDO dan SINDOnews.com bersama BNPP di Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Dalam diskusi bertajuk Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu itu, Robert mengungkapkan, persoalan utama yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan adalah masalah kesehatan. Banyak penduduk di perbatasan yang mengalami sakit ringan seperti flu maupun demam, namun untuk berobat saja mereka harus menyeberang ke negeri tetangga terlebih dulu.
“Ngapain capek-capek warga negara kita kerja dapat uang gaji bulanan dan honorarium tambahan, tapi begitu dia demam sedikit harus nyeberang ke negara tetangga. Ayo kita atasi dulu yang begini-begini gitu loh,” ucapnya.
Robert mengatakan, persoalan yang tampak sederhana seperti itu justru membuat wilayah perbatasan Indonesia sampai saat ini sulit untuk berkembang. Itu dikarenakan adanya keterlambatan dalam menyiapkan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia.
“Kita harus mengakhiri persoalan itu saja yang penting. Jadikan perbatasan negara sebagai lokus di mana daya saing nasional kita ada,” kata Robert.