BPN Prabowo–Sandi: UN Hanya Jadi Beban bagi Peserta Didik

Felldy Aslya Utama
uru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mohammad Nizar Zahro. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id – Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandi, Mohammad Nizar Zahro, menilai kebijakan UN hanya menambah beban kepada para peserta didik. Karena itu, rencana pasangan capres-cawapres 02 menghapus UN menurutnya sudah tepat.

“UN selama ini hanya menjadi beban bagi anak-anak didik. Belajar bertahan-tahun, tapi faktor utama kelulusan ditentukan oleh hasil UN,” kata Nizar saat dihubungi di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Dia menuturkan, setiap kali menjelang kelulusan, sekolah-sekolah berubah layaknya tempat bimbingan belajar (bimbel). Para murid dan siswa kelas akhir hanya difokuskan untuk pendalaman materi kisi-kisi ujian, di samping dituntut melakukan latihan berkali-kali semacam try out.

“Ironisnya, UN yang sudah menyusahkan anak didik itu ternyata tidak serta-merta membuat mereka diterima oleh perguruan tinggi sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru,” ujar Nizar.

Melihat tidak signifikannya dampak UN terhadap masa depan para peserta didik, dia menilai ujian semacam itu layak dihapus. Sebagai gantinya, Prabowo–Sandi menawarkan pembimbingan minat dan bakat kepada para peserta didik. Program tersebut bisa dilakukan dengan menggandeng pihak universitas dan dunia kerja.

Bagi anak yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, diberikan saluran komunikasi dengan kampus atau universitas yang hendak dituju. Komunikasi itu dijalin sedini mungkin, sehingga ketika lulusan SLTA masuk ke perguruan tinggi, mereka sudah mendapat perkenalan dari kampus.

“Jika anak didik ingin langsung bekerja atau berwirausaha, maka pihak sekolah bisa menyambungkan mereka ke pihak terkait seperti lembaga swasta agar impian dapat terwujud dengan mudah,” tuturnya.

Editor : Ahmad Islamy Jamil
Artikel Terkait
12 jam lalu

HUT ke-81 RI, MNC Peduli dan MGMP PAI-BP Bekali 100 Pelajar dari 35 SMP di Jakpus dengan Pelatihan Kepemimpinan

14 hari lalu

MK Putuskan MBG Tak Boleh Pakai Anggaran Pendidikan, DPR: Bisa Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Guru

14 hari lalu

Respons Istana soal MK Putuskan Anggaran MBG Harus Dipisah dari Dana Pendidikan

15 hari lalu

MK Nilai Anggaran MBG Ganggu Dana Wajib 20 Persen untuk Pendidikan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal