JAKARTA, iNews.id, - Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyebut permintaan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi soal perlindungan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak lazim. Selama beracara di MK, dirinya tidak menemui kesulitan menghadirkan saksi.
Yusril menilai, keinginan menghadirkan saksi dalam persidangan sebenarnya merupakan hal wajar. Namun berdasar pengalamannya bersidang gugatan pilkada maupun pilpres, saksi dihadirkan seperti biasanya.
"Jadi apa yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Paslon 02 ini meminta perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), LPSK melempar kepada MK. (Ini) sesuatu yang sebenarnya tidak lazim dalam praktik," kata Yusril usai menjalani sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Yusril pun mengaku bingung terkait ancaman yang didapatkan oleh saksi dari pihak kuasa hukum Prabowo-Sandi. Padahal, kata dia, proses pengajuan identitas saksi baru akan diserahkan esok hari (19/6/2019) sebelum jalannya persidangan.
"Siapa yang mau jadi saksi itu kan enggak ada yang tahu. Itu sudah merasa diancam segala macem. Ya kami menanggap terlalu jauh lah. Siapa yang mengancam? Di mana? Bagaimana mengancamnya?," kata ahli hukum tata negara ini.
Yusril meminta kepada pihak kuasa hukum Prabowo-Sandi untuk membuka ancaman yang dimaksud. Hal ini diperlukan agar persoalan ancaman ini tak menjadi polemik di muka publik.
Jika seandainya ancaman datang dari aparat, kata Yusril, harus disebutkan siapa aparatnya sehingga bukan sekadar omongan belaka.