JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menceritakan kisah perjuangan partainya yang berada di luar pemerintahan. Posisi itu dijalani PDI Perjuangan sejak era orde baru hingga akhirnya bisa memenangkan dua kali Pemilu pada 2014 dan 2019.
Hasto menceritakan, pada era orde baru, partai berlambang kepala banteng itu tidak diperbolehkan mengikuti Pemilu pada 1997 lantaran dianggap sebagai 'musuh pemerintah' saat itu.
"Dengan seluruh modal, PDIP sebagai partai yang berada di luar pemerintahan selama 32 tahun. Bahkan terpinggirkan, bahkan hanya menjadi ornamen demokrasi, bahkan kami tidak bisa mengadakan kaderisasi politik," kata Hasto, dalam diskusi bertajuk 'Akankah PDIP Menang Lagi di 2024?', di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).
PDI Perjuangan kemudian langsung menata diri guna memperbaiki sistem kepartaian dan pada akhirnya bisa merasakan kekuasaan, meskipun hanya sebentar. Hasto melanjutkan, pada 2004, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini kembali harus menerima kenyataan.
"2004 kami kalah pemilu di dalam sebuah era awal dan kemudian kami kalah. Tapi kami konsisten pada sikap politik untuk membangun demokrasi yang sehat, pada keyakinan politik terhadap tantangan pemerintahan Pak SBY saat itu," ujarnya.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan mencoba untuk bertahan dalam perpolitikan di Indonesia meskipun tak mempunyai kader yang diplot sebagai menteri. Menurut dia, kenyataan itu tak membuat PDI Perjuangan memutus rantai regenerasi dari kader partainya.
Sampai akhirnya, kemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP di 2014 dan 2019 sebagai buah hasil sistem kaderisasi yang terus dilakukan. "Ternyata, kami bisa sukses selama dua periode dan proses kaderisasi ini terus dilakukan," katanya.