JAKARTA, iNews.id - Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Haharap membantah terlibat dalam proses penganggaran proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Dia juga membantah bahwa dirinya ikut membagi-bagikan fee proyek e-KTP kepada sejumlah anggota DPR.
"Bagaimana saya penanggung jawab. Enggak mungkin lah saya penanggung jawab. Komisi itu kan kolektif dan kolegial," katanya usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Chairuman mengaku, sebagai ketua komisi saat itu, dia tidak memberikan instruksi apapun terkait usulan anggaran proyek e-KTP. Dia juga mengaku tidak meminta fee untuk dibagi-bagikan.
“Suara ketua komisi itu adalah dari seluruh anggota, pimpinan itu sifatnya kolektif kolegial. Bukan instruksi, komisi itu bermusyawarah," kata Chairuman.
Meskipun hari ini dia diperiksa sebagai saksi untuk mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Chairuman mengaku tidak kenal Anang.
Diketahui, dalam surat dakwaan terhadap pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, nama Chairuman disebut menerima aliran dana e-KTP sebesar USD584.000 dan Rp26 miliar.
Chairuman juga disebut dalam dakwaan Setya Novanto bahwa telah terlibat meminta jatah atau fee lalu dibagi-bagikan kepada anggota DPR dalam sidang vonis e-KTP.
Saat bersaksi di persidangan Irman dan Sugiharto, dia menangis demi meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak terlibat. Selain disebut menerima aliran dana proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu, dia juga disebut memberikan uang kepada mantan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani sebanyak USD200.000 untuk dibagikan pada koleganya di DPR.