JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama (Kemenag) merespons Tim Pengawas (Timwas) DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan haji tahun 2024. Rencana ini dari sejumlah temuan-temuan masalah selama pelaksanaan haji.
Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kemenag, Arsyad Hidayat menyampaikan butuh data yang valid untuk mengevaluasi hal tersebut. Tidak boleh hanya satu kasus menjadi temuan.
"Jadi tidak serta merta itu menjadi sebuah temuan. Kalau seumpamanya dari 221.000 atau 213.320 jemaah haji, kasus hanya terjadi di 1-2 orang, apakah itu dianggap sebuah temuan?," kata Arsyad dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Nanti Kita Cerita Tentang Haji Hari Ini" yang digelar secara daring, Sabtu (22/6/2024).
Arsyad juga mengibaratkan penyelenggaraan pernikahan yang melibatkan 1.000 tamu undangan. Dia meyakini, pasti ada beberapa tamu yang mengomentari makanan yang disajikan dalam acara tersebut.
"Apakah itu dianggap sebuah temuan yang perlu dipertimbangkan?," ujarnya.
Kembali ke persoalan temuan masalah oleh Timwas DPR, Arsyad mengingatkan bahwa haji ini berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan di negara lain. Sehingga, ada wikayah-wilayah yang Kemenag tidak memiliki otoritas atau kewenangan lebih jauh.
"Ada wilayah-wilayah yang di situ kita punya otoritas penuh, ada yang di sana juga di sana otoritas penuhnya jadi kewenangan pihak Arab Saudi ya," pungkasnya.