JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR menilai perlu adanya pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelatihan berbasis kursus online program Kartu Prakerja. Pengawasan sangat diperlukan mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah sangat besar mencapai Rp5,6 triliun.
Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengatakan pelatihan online itu juga melibatkan paltform digital yang ditunjuk sebagai mitra porgram Kartu Prakerja tanpa melalui mekanisme lelang. Di samping itu, dia mendengar proses eksekusinya untuk beberapa hal masih dianggap tidak transparan dan akuntabel.
"Bahkan ada beberapa anggapan tentang adanya potensi KKN serta dagang pengaruh atau trading influence. Maka pengawasan yang ketat dan melekat mutlak dibutuhkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, penyimpangan, dan korupsi," kata Didik kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/5/2020).
Politikus Demokrat itu menilai pengawasan terhadap program Kartu Prakerja juga perlu dilakukan oleh PPATK. Nantinya PPATK berperan mengawasi setiap transaksi keuangan program Kartu Prakerja.
"Saya berpandangan bukan hanya KPK yang harus jeli dan ketat dalam mengawasi, tapi lebih jauh saya meminta PPATK untuk memantau setiap transaksi keuangan khususnya pihak-pihak atau perusahaan dan pengusaha yang terlibat dan atau terafiliasi dalam pelaksanaan Kartu Prajerja ini," ujarnya.
Didik mengatakan BPK harus ikut turun tangan mengaudit program tersebut jika diperlukan. Menurutnya lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan juga perlu dilibatkan mengawasi program tersebut.
"Kalau perlu BPK juga harus melakukan audit khusus terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja ini. Demikian juga Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, civil society, dan masyarakat harus aktif untuk melakukan pengawasan," katanya.