JAKARTA, iNews.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mendukung usulan fraksinya di DPR untuk menggulirkan hak angket terkait pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (pj) gubernur Jawa Barat. Usulan tersebut diklaim telah dikoordinasikan Fraksi Partai Demokrat di parlemen dengan jajaran pimpinan di DPP.
“Ya betul, Demokrat akan mengambil langkah sesuai hak yang dimiliki oleh DPR yaitu mengajukan hak angket,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, Selasa (19/6/2018).
Menurut dia, banyak kejanggalan dalam pengangkatan Iriawan alias Iwan Bule sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Kejanggalan tersebut dapat dilihat sejak keluarnya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Februari lalu, bahwa usulan penunjukan perwira tinggi Polri aktif itu sebagai penjabat gubernur Jawa Barat dibatalkan.
“Kemudian, ada pengakuan Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) bahwa dia sebenarnya mengusulkan sekjen Kemendagri sebagai pj gubernur, tapi Jokowi tetap pilih Iwan Bule, hingga terjadi potensi pelanggaran Undang-undang Kepolisian,” ujar Ferdinand.
Dari berbagai kejanggalan itulah, kata dia, Partai Demokrat menaruh kecurigaan atas sikap ngotot pemerintah menempatkan Iriawan sebagai pj gubernur Jawa Barat. “(Pengangkatan Iriawan) ini semua ada motif kepentingan subjektif. Maka itu, Demokrat ingin membuka kebenaran yang ada,” ucapnya.
Sebelumnya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait pengangkatan Iwan Bule sebagai pemegang tampuk pimpinan sementara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jabar sebelumnya telah mengambil sikap tegas dengan memboikot pelantikan Iriawan karena dinilai cacat hukum.
“Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra di DPR pun akan ikut mendukung (sikap Gerindra Jabar) dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai pj gubernur,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (19/6/2018).