JAKARTA, iNews.id - Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026).
“Atas Putusan tersebut pelanggar EHS menyatakan banding,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan, dalam sidang KKEP terungkap dugaan permufakatan akses ilegal terhadap sistem milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Sidang KKEP tersebut digelar secara tertutup oleh Polri. Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dengan putusan tersebut, Eko Hadi menyusul Ahrie Sonta yang lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH dari Polri. Putusan terhadap Ahrie dibacakan dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).