JAKARTA, iNews.id – Amnesty International Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap keputusan Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati tenaga kerja indonesia (TKI) asal Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati. Protes harus dilakukan karena tak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi tersebut.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menuturkan, Pemerintah Arab Saudi telah mencederai etika diplomasi antara kedua negara. “Indonesia harus memprotes keputusan yang melanggar HAM tersebut. Presiden Joko Widodo punya kewenangan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, meminta klarifikasi dan menyampaikan protes resmi,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Amnesty International, kata Usman, menolak penerapan hukuman mati tanpa terkecuali dalam kasus apa pun dan dengan metode apa pun. Menurut dia, hukuman mati melanggar hak untuk hidup yang dijamin Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
Untuk itu, Usman pun meminta Pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium hukuman mati. Pasalnya, tidak logis ketika Indonesia meminta negara lain untuk membebaskan warga negaranya dari hukuman mati sementara di dalam negeri sendiri Indonesia masih menerapkan hukuman mati.
“Penghapusan hukuman mati bisa memudahkan diplomasi Indonesia di luar negeri untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati,” ucapnya.
Buruh migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati, dipidana atas kasus pembunuhan majikannya di Arab Saudi. Eksekusi mati terhadap Tuti dijalankan pada 29 Oktober 2018 di Thaif, Arab Saudi, tanpa ada notifikasi kepada perwakilan Pemerintah Indonesia sebelumnya.
Terpisah, Migrant Care juga mengutuk keras eksekusi terhadap Tuti oleh Pemerintah Arab Saudi. Tindakan tersebut seakan semakin menunjukkan adanya upaya Pemerintah Saudi untuk menutup-nutupi berbagai pelanggaran HAM di negara itu, terutama hak asasi yang paling dasar yakni hak atas kehidupan.
Migrant Care pun mendesak Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomasi yang signifikan untuk memprotes Arab Saudi. Negara pimpinan Raja Salman itu dinilai tak kunjung mengubah sikapnya terkait dengan penghormatan terhadap HAM dan kepatuhan pada tata krama diplomasi internasional mengenai Mandatory Consular Notification.
“Migrant Care mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk benar-benar serius merespons situasi seperti ini,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, Rabu (31/10/2018).
Dia menuturkan, pada saat bertemu menteri luar negeri Arab Saudi beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi meminta negara itu memberikan perlindungan pada buruh migran Indonesia dan serius menuntaskan kasus kematian Jamal Khashoggie. “Ternyata permintaan tersebut diabaikan oleh Saudi dengan tindakan eksekusi terhadap Tuti Tursilawati, bahkan tanpa memberikan konsultasi,” ucap Wahyu.
Jamal Khashoggi adalah jurnalis Washington Post yang tewas di Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki. Awalnya, Arab Saudi mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan Khashoggi. Belakangan, Riyadh mengakui jika Khashoggi tewas di Konsulat Jenderal Istanbul setelah terlibat perkelahian.