Fadli Zon: Kami Masih Temukan 5 Juta DPT Bermasalah di Jatim

Felldy Aslya Utama
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dua pekan lalu telah memutuskan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP) 2 Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 pemilih. Kendati demikian, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandi masih menemukan adanya DPT yang bermasalah. Salah satunya terdapat di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo–Sandi, Fadli Zon mengatakan, setelah KPU menggelar rapat pleno tentang penetapan DPT-HP 2 pada 15 Desember lalu, pihaknya kembali meneliti data tersebut. Hasilnya, masih ditemukan DPT bermasalah seperti data kependudukan ganda, tidak sesuai, dan sebagainya.

“Di Jawa Timur saja, baru disisir nih, terakhir setelah tanggal 17 Desember masih ada 5 juta DPT bermasalah yaitu DPT ganda, DPT invalid, dan sebagainya,” ungkap Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (28/12/2018).

Oleh karena itu, kata dia, BPN Prabowo–Sandi meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menyisir lagi dari temuan-temuan tersebut. Bahkan, dia juga akan menagih komitmen KPU untuk membuka tanda bintang pada tiga angka terkahir dalam NIK dan NKK. Menurut Fadli, hal itu penting guna memastikan akurasi DPT Pemilu 2019.

“Kami akan bekerja sesuai dengan komitmen di KPU, kan akan dibuka itu bintang-bintangnya itu. Kami akan kerjakan di sana untuk menyisir data-data itu, karena ini masih jutaan,” tutur politikus yang juga wakil ketua DPR itu.

Fadli menuturkan, jutaan DPT yang masih bermasalah itu baru ditemukan di Jatim saja. Tidak menutup kemungkinan masih banyak daerah lain yang DPT-nya juga memiliki persoalan serupa.

“Kalau di Jatim saja bisa 5 juta, bagaimana di daerah lain? Data-data yang bermasalah ini, ini kan modus kecurangan untuk penggelembungan suara dan lain-lain,” ujarnya.

Editor : Ahmad Islamy Jamil
Artikel Terkait
Nasional
8 hari lalu

Sidang Sengketa Informasi, KPU Ungkap Ijazah Capres Tak Termasuk Dokumen yang Diserahkan ke ANRI

Nasional
18 hari lalu

Buntut Kasus Jet Pribadi, Anggaran KPU bakal Dipelototi Komisi II DPR

Nasional
27 hari lalu

Datangi KPU, Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir Saat Nyapres 2014

Nasional
28 hari lalu

Komisi II DPR Segera Panggil KPU, Minta Penjelasan soal Sewa Private Jet

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal