JAKARTA, iNews.id - Kebijakan luar negeri Indonesia sepanjang 2017 dinilai kurang terarah dan minimalis. Plt Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan hal itu terjadi akibat tidak adanya blue print perencanaan yang matang.
“Pendekatan diplomasi prorakyat yang diusung Presiden Jokowi, dalam implementasinya justru mempersempit ruang manuver politik luar negeri Indonesia. Padahal doktrin politik bebas aktif yang tercantum dalam UU 37 Tahun 1999, telah membuka ruang gerak yang luas bagi Indonesia dalam membangun hubungan ke luar,” ungkap Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya kepada iNews.id terkait refleksi akhir tahun di bidang politik luar negeri, di Jakarta, Minggu (31/12/2017) .
Dia mencatat Presiden Joko Widodo absen tiga kali berturut-turut dalam Sidang Majelis Umum PBB. “Ini sikap diplomasi yang keliru. Jargon diplomasi prorakyat yang lebih inward looking, tak bisa dijadikan pembenaran sikap Presiden Jokowi yang selalu absen di Sidang Majelis Umum PBB," katanya.
Menurut dia, Sidang Majelis Umum PBB adalah forum yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap kepala negara di dunia untuk menyampaikan sikap politik luar negeri. Presiden Jokowi harus menjadikan momen tersebut sebagai agenda prioritas mewakili Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB. Apalagi, Indonesia tengah berjuang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. “Jika Presiden tidak aktif, bagaimana Indonesia diperhitungkan?” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Pudarnya peran Indonesia di panggung global juga terlihat dalam penanganan krisis Rohingya. Meski secara bilateral Indonesia berperan aktif, namun peran yang diambil masih normatif. Padahal, Indonesia memiliki modal kepemimpinan alami di ASEAN. “Seharusnya Indonesia bisa menjadi pionir dan leader yang mendorong isu Rohingya agar disikapi secara kolektif oleh ASEAN. Namun faktanya, pemerintah kita gagal memanfaatkan forum ASEAN tersebut,” katanya.