JAKARTA, iNews.id – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sangat menyayangkan ada kader partainya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditangkap karena diduga meminta jatah dana proyek rehabilitasi sekolah pascagempa di kota itu. Dia pun menegaskan Golkar tidak akan memberikan toleransi kepada kader-kader yang korupsi.
“Kalau kasus per kasus, Partai Golkar kan mengambil tindakan yang tegas,” ujar Airlangga di saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (15/9/2018).
Menurut dia, banyak kader Golkar yang ditindak tegas karena terbukti korupsi, baik kader yang ada di berbagai daerah maupun pengurus partai di tingkat pusat. “(Kader yang minta jatah dana rehabilitasi gempa di Mataram) itu kan kasus satu orang. Nah itu kan Partai Golkar juga tegas, kami langsung berhentikan,” ucapnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaedah, juga menyesalkan peristiwa penangkapan anggota DPRD Kota Mataram dari fraksinya karena disangkakan meminta jatah uang proyek rehabilitasi bencana gempa bumi di NTB, beberapa waktu lalu.
“Saya kaget aja dengar seperti ini, dan prihatin terjadinya penangkapan terhadap kader Golkar. Tentu kami semua sangat menyesalkan hal ini,” kata Isvie, Jumat (14/9/2018) malam.
Sebelumya, Anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Partai Golkar, Muhir, terkena operasi tangkap tangan (OTT) tim Satuan Khusus (Satsus) Kejaksaan Negeri Mataram, Jumat (14/9/2018) pagi sekitar pukul 10.00 Wita. Muhir ditangkap bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Sudenom, dan kontraktor proyek berinisial CT. Muhir diduga meminta jatah uang proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa sebesar Rp30 juta.
Menurut sangkaan tim kejaksaan, uang tersebut diminta Muhir setelah anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp4,2 miliar disahkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram Tahun 2018.