JAKARTA, iNews.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera merespons saran Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar partai terkait kasus yang mejerat Ketua Umum, Setya Novanto. Pembahasan akan dilakukan melalui rapat pleno.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Sarmudji mengatakan, semua tahapan akan dibahas dalam rapat pleno tersebut. Dia mencontohkan, apakah perlu menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua umum partai sampai terbentuknya musyawarah nasional (munas).
"Minggu ini Insha Allah ada rapat pleno. Banyak yang bisa didiskusikan, misalnya memang saran Dewan Pembina juga Dewan Pakar serta Dewan Kehormatan untuk munaslub," ujar Sarmudji di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Sementara mengenai penonaktifan Setya Novanto, mantan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menuturkan, perlu dibicarakan dengan matang. Menurutnya, untuk penonaktifan itu perlu kesamaan pandangan internal partai.
"Senafas atau tidak kita belum tahu, karena kepala orang banyak, ada 300-an pengurus yang harus dibicarakan," ucapnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menahan Setya Novanto di Rumah Tahanan (Rutan) KPK sejak tadi malam. Setya Novanto ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).