JAKARTA, iNews.id - Tim kampanye nasional koalisi bakal capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin gerah semakin massifnya deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan tersebut dinilai inkonstitusional.
Sekretaris tim kampanye nasional, Hasto Kristiyanto mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan politik di tengah masyarakat yang bersifat barbar. Menurutnya, pergantian presiden hanya ditentukan oleh masyarakat melalui pilpres yang sah.
"Kalau terlalu awal minta ganti presiden tindakan yang inkonstitusional, untung presidennya Jokowi. Kalau dulu sudah dibentuk tim mawar untuk mengeksekusi itu. Untung Jokowi sangat demokratis," ujar Hasto di Media Center Jokowi-Maruf, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).
Dia menilai gerakan ganti presiden kurang tepat jika diterapkan di Indonesia, karena Indonesia sangat lekat dengan budaya timur. Maka itu sangat disayangkan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden sudah berjalan di berbagai daerah di Indonesia.
"Apapun pendukung dari Jokowi, pendukung dari Prabowo bebas mengekspresikan tetapi dalam ruang lingkup aturan main," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Sekelompok massa menghalangi dan mengusir aktivis Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018). Kedatangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden. Deklarasi#2019GantiPresiden rencananya dilakukan Minggu (26/8/2018).
Peristiwa serupa juga terjadi di Surabaya, Minggu (26/8/2018). Sekelompok massa mengepung hotel tempat Ahmad Dhani menginap. Ahmad Dhani datang ke Surabaya untuk menghadiri deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Sekelompok massa itu menghalangi Ahmad Dhani agar tidak bisa keluar hotel menuju lokasi deklarasi gerakan #2019GantiPresiden.