JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut Dewan Pengawas (Dewas) TVRI tidak menghormat Komisi I DPR karena tidak menjalan rekomendasi. Komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen itu meminta Dewas TVRI merekomendasikan penundaan pemilihan Direktur Utama (Dirut) pengganti Helmy Yahya.
"DPR sedang menangani kisruh tersebut. Akan tetapi, justru Dewas TVRI tidak mengindahkan dan malah menambah kisruh yang baru dan lebih luas," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (29/5/2020).
Tidak hanya itu, menurut HNW, pengangkatan Iman Brotoseno sebagai dirut TVRI juga tidak menghormati proses hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan atas pemberhentian Helmy Yahya.
HNW menilai langkah Dewas LPP TVRI yang memilih Iman Brotoseno tidak mempertimbangkan Ketetapan MPR mengenai etika kehidupan berbangsa dan bernegara. "Dewas tidak mempertimbangkan rekam jejak Iman Brotoseno saat memilihnya sebagai Dirut PAW TVRI karena yang bersangkutan pernah menjadi kontributor majalah dewasa Playboy Indonesia," katanya.
Wakil ketua MPR ini meminta Dewas TVRI menjelaskan secara gamblang ke publik alasan Imam Brotoseno dipilih menggantikan Helmy Yahya. Bahkan, dia mendesak, Dewas TVRI segera merevisi keputusannya karena patut dipertanyakan mengapa rekam jejak komprehensif calon dirut bisa luput dari perhatian dalam pemilihan.
Dewas, menurut dia, harus melihat secara komprehensif rekam jejak tersebut karena Dirut TVRI merupakan jabatan publik yang sangat strategis dan dibiayai APBN. HNW mengingatkan setiap penyelenggara negara harus tunduk pada TAP MPR RI VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
"Di dalam TAP MPR itu, salah satu poinnya adalah pentingnya etika sosial dan budaya, yaitu dengan perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa," ujarnya.