JAKARTA, iNews.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut biaya politik mahal saat pilkada menjadi akar terjadinya praktik korupsi. Para kontestan pilkada dan kepala daerah pun terjebak dalam lingkaran setan.
"Kita mengetahui bahwa politik berbiaya mahal itu menjadi salah satu akar terjadinya korupsi politik dan terjadi bak lingkaran setan gitu ya," kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Seira Tamara dalam diskusi bertajuk 'Dampak Kecurangan Pemilu Presiden bagi Pilkada 2024' di Rumah Belajar ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024) siang
"Karena sejak awal pencalonan mengeluarkan dan menggelontorkan biaya yang sangat besar, ketika menjabat bukan memikirkan bagaimana kebijakan dan melaksanakan pemerintahan daerah berbasis kepentingan masyarakat, tapi berbasis kepentingan dirinya sendiri," kata Seira.
Seira mengatakan, lingkaran korupsi ini berpotensi membuat calon kepala daerah melakukan 'perkawinan' dengan pengusaha agar diberi sponsor.
"Ini lingkaran korupsi politik terus terjadi dan politik berbiaya mahal ini punya potensi menjadikan calon kepala daerah melakukan perkawinan dengan pengusaha untuk menjadi sponsor, donaturnya untuk memberikan sumbangan," ujarnya.
Dia menekankan, sumbangan dana kampanye memang diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, laporan dana kampanye saja selama ini dinilai belum trasparan.
"Sumbangan dana kampanye boleh saja dari pihak manapun, asal sesuai ketentuan, sudah diatur siapa yang boleh menyumbang dan nominalnya," kata Seira.