JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkananggota DPR yang juga politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam distribusi PT Pupuk Indonesia. Bowo ditetapkan menjadi tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Indung dari pihak swasta (PT Inersia) dan Asty Winasti (manajer pemasaran PT HTK).
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, perkara yang menyeret ketiga orang itu terkait dengan pengaturan kerja sama dalam penyewaan kapal untuk mengangkut produk PT Pupuk Indonesia. Sebelumnya, perjanjian kerja sama penyewaan kapal antara PT Pupuk Indonesia dan PT HTK sebenarnya sudah dihentikan.
“Namun, terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan BSP (Bowo) anggota DPR,” ucap Basaria.
Pada 26 Februari 2019, ditekenlah MoU atau kesepakatan bisnis antara PT Pilog (Pupuk Indonesia Logistik) dan PT HTK. Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan pupuk dari PT Pupuk lndonesia menggunakan kapal milik PT HTK.
Bowo diduga meminta fee (jatah suap) kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima perusahaan itu sejumlah 2 dolar AS per metrik ton. KPK menduga sebelumnya Bowo sudah enam kali menerima fee tersebut di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan Kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.
“Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 seperti yang ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta,” kata Basaria.
Dia menuturkan, selain penerimaan terkait dengan kerja sama pengangkutan di didang pelayaran antara PT Pilog dan PT HTK, KPK juga mendapatkan bukti telah terjadi penerimaan-penerimaan lain terkait dengan jabatan Bowo sebagai anggota DPR.