JAKARTA, iNews.id – Pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Komjen Pol M Iriawan, sebagai penjabat (pj) gubernur Jawa Barat kembali menuai protes. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai skenario penunjukan jenderal polisi bintang tiga itu untuk memegang tampuk pimpinan sementara di Pemprov Jabar memang sudah lama direncanakan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menuturkan, wacana pengusulan perwira tinggi Kepolisian RI (pati Polri) aktif menjadi penjabat gubernur pernah mencuat pada Januari lalu. Ketika itu, masyarakat sudah mengingatkan pemerintah untuk tidak mengamini usulan tersebut lantaran dinilai sarat akan konflik kepentingan.
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian juga setuju agar perwira polisi aktif tidak ditunjuk jadi penjabat gubernur. Tapi sayang, protes masyarakat serta pandangan menko polhukam dan kapolri itu kini seakan mentah begitu saja, setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Iriawan jadi penjabat gubernur Jabar, kemarin.
“Penunjukan (Iriawan) ini membuktikan sudah sejak lama direncanakan. Semua aturan dan undang-undang telah ditabrak dan melukai rasa keadilan, juga kepatutan,” ujar Ferry melalui pesan tertulis yang diterima iNews.id di Jakarta, Selasa (19/6/2018).
Dia mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah dijelaskan bahwa penjabat gubernur mesti berasal dari kalangan sipil pemegang jabatan pimpinan tinggi madya.