JAKARTA, iNews.id - Pemerintah hingga kini belum memutuskan menerapkan kebijakan kenormalan baru (New Normal) di tengah pandemi Covid-19. Namun, sebagian besar masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan New Normal tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI yang membahas kebijakan strategis Gugus Tugas menghadapi New Normal (bidang pendidikan, pariwisata, Olahraga, dan Perpustakaan).
"Memang kata-kata New Normal ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat," kata Doni dalam rapat yang disiarkan secara virtual, Rabu (17/6/2020).
Bahkan, kata dia, ada sebagian besar masyarakat yang menanggap New Normal ini merupakan kebijakan yang mengembalikkan aktivitas seperti sebelum adanya kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Menurut dia, pemahaman seperti ini sangat mengkhawatirkan keselamatan masyarakat.
Oleh karena itu, dia berharap kepada tokoh masyarakat di daerah untuk berperan aktif memberikan pemahaman secara utuh kepada warganya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Hal ini penting agar tak ada lagi masyarakat yang salah mengartikan.
"Dibutuhkan cara dari setiap daerah, tentu mungkin memiliki cara yang berbeda, termasuk juga penggunaan bahasa-bahasa lokal, bahasa daerah yang tepat, sehingga masyarakat memahaminya," ujarnya.
"Demikian juga istilah-istilah social distancing, physical distancing, harus mampu diterjemahkan oleh para pemimpin di daerah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat," kata dia melanjutkan.