JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membantah jika penetapan status tersangka terhadap Ustaz Zulkifli Muhammad Ali disebut sebagai upaya untuk mengkriminalisasi ulama. Menurut dia, langkah itu murni untuk penegakan hukum atas ceramah sang ustaz yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Kriminalisasi itu kalau ada perbuatan yang dia (lakukan) tidak diatur dalam hukum pidana, (tapi) setelah itu dia dipaksakan dipidanakan. Itu namanya kriminalisasi. Tapi kalau perbuatan itu diatur dalam hukum pidana dan dilakukan proses, itu namanya penegakan hukum," ujar Tito di Jakarta, Jumat (19/1/2017).
Menurut kapolri, Zulkifli dijadikan tersangka lantaran ada pernyataan dalam ceramahnya tidak sesuai dengan fakta, bahkan berpotensi memecah belah bangsa. Karenanya, penceramah asal Payakumbuh, Sumatera Barat itu harus mempertanggungjawabkan pernyataannya yang dianggap memprovokasi antarbangsa.
Dalam ceramahnya, Zulkifli menyebutkan bahwa ada 200 juta kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia yang dicetak di Prancis dan Tiongkok. Ratusan juta KTP itu dibuat atas nama orang asing yang siap diboyong untuk menjadi penduduk asli Indonesia.
Tito berpendapat, data yang disebut Zulkifli dalam ceramahnya itu berbahaya dan bisa memprovokasi publik, terutama bagi masyarakat yang enggak paham. "Bayangkan, apa mungkin 200 juta KTP dibuat di Prancis? Kami dari kepolisian belum pernah dengar seperti itu, jajaran intelejen kepolisian belum pernah denger seperti itu," ucapnya.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse dan Kriminal (Dirtipid Siber Bareskrim) Mabes Polri resmi menetapkan Ustaz Zulkifli sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian. Pria itu disangkakan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf B Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis. Zulkifli juga disangkakan dengan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).