JAKARTA, iNews.id - Pemerintah dinilai banyak mengeluarkan kebijakan ambigu dan membingungkan dalam penanganan virus corona (Covid-19). Kebijakan tersebut menyebabkan masyarakat apatis terhadap bahaya Covid-19.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, karakteristik masyarakat Indonesia harus diberikan edukasi terlebih dahulu baru diberikan imbauan. Penerapan sanksi bisa dijalankan jika edukasi dan imbauan terlaksana dengan baik.
"Menjadi perdebatan di publik pemerintah kita tidak satu ternyata, semua punya kepentingan dan itu menghambat. Belum lagi keluar peraturan-peraturan ambigu dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan" ujar Agus dalam acara diskusi bertajuk, PSBB Lagi? yang disiarkan secara virtual, Jakarta, Sabtu (12/9/2020).
Dia menuturkan, pemerintah di seluruh dunia kurang siap menghadapi wabah Covid-19, namun umumnya mereka perlahan mampu berinovasi tidak seperti di Indonesia.
"Nah, saya setuju kalau pemerintah di seluruh dunia gagap memang di awal ini, tetapi kan kemudian mereka bisa melakukan terobosan baru. Kita gagap terus setiap hari," tuturnya.
Menurutnya, permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam penanganan Covid-19, yaitu proses penelusuran Covid-19 di tengah masyarakat.
"Kita punya persoalan diuji (tes Covid-19), Kita lihat data yang beredar setiap hari, DKI itu bisa 1.000 orang yang terkena sedangkan Banten hanya 22 atau 23 orang saja. Harus segera di selesaikan, terlalu jomplang dan tidak masuk akal. Banten itu kan besar sekali," ucapnya.