JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan akan mempercepat pengakuan 1,4 juta hektare (Ha) hutan adat. Selain itu, pemerintah juga akan membuka akses pendanaan dan pasar bagi masyarakat adat.
Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI Silverius Oscar Unggul menuturkan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menargetkan 1,4 juta hektare hutan adat diakui dalam empat tahun.
Komitmen ini juga ditegaskan kembali oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Hasyim Djojohadikusumo, pada Leader Summit COP30.
“Target ini menunjukkan keseriusan Indonesia mempercepat pengakuan hak masyarakat adat melalui proses yang cepat, adil, dan transparan,” kata Silverius dalam forum internasional Forest Solutions di Belém, Brasil dikutip, Minggu (16/11/2025).
Dia menambahkan, sejak Maret 2025, Kemenhut sudah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat, yang beranggotakan NGO, akademisi, masyarakat adat, dan pemerintah dengan prinsip inklusivitas dan keterwakilan gender.
“Task force ini bertugas memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai melalui proses yang cepat, adil, dan transparan,” ucapnya.