PEMILU Serentak 2019 telah digelar pada 17 April lalu. Sudah saatnya semua elemen bangsa kembali bersatu untuk menghadapi persaingan global yang sudah ada di depan mata. Salah satunya di bidang ekonomi. Seperti apa rencana Presiden Jokowi untuk menghadapi tantangan itu ke depan? Berikut kutipan wawancara khusus MNC Media, termasuk portal berita iNews.id, bersama kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/4/2019):
Persaingan untuk ekspor juga tidak mudah, apa strategi menggenjot ekspor?
Sebetulnya kalau ekspor ini kan kita sudah berpuluh-puluh tahun. Ekspor bahan mentah, material terus. Lha ini pentingnya hilirisasi, industrialisasi. Orang harus mau misalnya batu bara, kenapa harus ekspor bahan mentah? Kenapa tidak dibuat menjadi LPG yang juga bisa dipakai kepentingan dalam negeri karena kita masih impor.
Yang juga bisa diekspor LPG. Lalu sawit, produksi kita itu 46 juta ton, tapi yang banyak dalam bentuk CPO. Nah, ini juga harus berani turunan CPO harus dikerjakan. Sabun kosmetik, minyak goreng. Harus berani ke situ, itu yang mau kita kejar. Lalu karet, coba dari zaman merdeka ekspornya karet mentah aja. Apa tidak sarung tangan, ban.
Kita masih banyak kesempatan hilirisasi, industrialisasi. Banyak sekali. Yang masih mentah-mentah banyak. Kopi, hasil perkebunan pertanian itu banyak sekali. Yang kita sudah mulai itu nikel. Sekarang sudah mulai setengah jadi, sebentar lagi barang jadi. Nah, yang seperti itu sehingga nilai tambahnya ada di kita.
Sektor yang akan dikembangkan tahun depan?
Kita ini ke depan akan berkonsentrasi dengan industri dan pariwisata. Larinya ke sana. Pariwisata kita yang 10 Bali baru. Infrastrukturnya mau kita kerjakan, sehingga orang dan investor tertarik menanamkan investasinya di situ. Kita konsentrasi di Mandalika, Toba, Borobudur, sama Labuan Bajo. Kita jadiin bener dan harus selesai. Insya Allah selesai.
Dengan misi Bapak tadi, apakah akan ada perubahan struktur kabinet ke depannya?
Ya tentu saja. Mau ditembak arahnya ke situ, kemungkinan yang dibutuhkan juga berbeda. Bisa juga ada Kementerian Ekspor, Kementerian Investasi. Disesuaikan kebutuhan negara. Kenapa tidak? Kemudian berkaitan dengan kabinet juga disesuaikan dengan kebutuhan itu. (*)