JAKARTA, iNews.id – Partai politik dari koalisi pengusung bakal capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sedianya direncanakan pada Rabu (5/9/2018) ini. Permintaan penundaan pengumuman itu muncul karena ditemukannya daftar pemilih ganda.
“Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda yang tersebar di beberapa daerah pemilihan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/9/2018).
Dia menuturkan, parpol-parpol koalisi Prabowo–Sandiaga meminta agar KPU sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyerahkan DPS yang sudah diperbarui kepada para peserta pemilu terlebih dulu. Menurut dia, dari hasil penyisiran koalisi Prabowo–Sandiaga, di beberapa daerah pemilihan (dapil) ditemukan beberapa nama ganda. Bahkan, kata Mustafa, ada satu nama pemilih yang tergandakan sampai 11 kali dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).
“Menurut KPU, jumlah DPS yang sudah diperbarui sebanyak 185 juta orang, ada kenaikan dari yang diserahkan kepada kami. Lalu bayangkan, dari 137 juta DPS, ada 25 juta suara ganda, kami ingin ada klarifikasi bersama,” ujarnya.
Berdasarkan data yang diterima oleh keempat partai koalisi Prabowo–Sandiaga, dari sejumlah 137.356.266 pemilih yang terdata dalam DPS, ditemukan pemilih ganda sebanyak 25.410.615 orang. Mustafa mengatakan, dugaan jumlah suara ganda sebanyak 25 juta itu sama besarnya dengan 18 persen suara nasional, sehingga pihaknya menginginkan agar suara publik harus dijaga kedaulatannya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, temuan 25 juta data pemilih ganda ini jelas sangat mengagetkan. Karena itu, dia meminta KPU agar memberikan waktu kepada parpol melakukan penyisiran dan memberikan masukan terkait DPT. “Kami ingin agar pencalonan presiden berlangsung jujur dan adil agar demokrasi yang berjalan dapat dipercayai masyarakat untuk menyalurkan suaranya,” ucapnya.
Muzani meminta KPU bersikap profesional, jujur, dan independen agar kepercayaan publik tidak sia-sia. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Edy Soeparno, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Direktur Data dan Informasi DPP PKS Nuriman.