BANDUNG, iNews.id - Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal menyampaikan keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan dari sebuah negara demokrasi. Menurutnya demokrasi dikatakan berhasil apabila ada trust atau kepercayaan publik.
Dia mengatakan kepercayaan publik akan didapat apabila pemerintah dapat mengelola negara secara transparan dan akuntabel dengan manajemen terbuka. Hal itu disampaikan Ijang pada rapat koordinasi PPID di lingkungan pemerintah Kota Bandung secara virtual, Kamis (19/8/2021).
Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana yang notabene sebagai PPID Utama Badan Publik Pemerintah Kota Bandung. Dalam sambutannya Yayan menyampaikan Pemkot Bandung mempunyai 77 PPID OPD, 274 PPID pembantu SD, 59 PPID Puskesmas kemudian 57 sub pembantu PPID Puskesmas.
Semuanya ini dibentuk semata-mata merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan amanat dari undang-undang keterbukaan informasi publik sebagai upaya mempersiapkan pelayanan informasi bagi masyarakat yang haus akan informasi.
Dalam pandangan Komisi Informasi Jabar, Pemkot Bandung sudah lebih bagus dalam mempersiapkan perangkat agar keterbukaan informasi publik bisa dijalankan secara baik. Buktinya beberapa kali diselenggarakannya monitoring dan evaluasi (monev) pemeringkatan badan publik tingkat Jawa Barat, pemkot Bandung senantiasa masuk kategori informatif walaupun masih banyak catatan dalam pelaksanaannya.
"Untuk itu kami meminta agar PPID Utama Pemkot bandung senantiasa memberi pembinaan terhadap PPID Pelaksana di tingkat unit kerja," katanya.