JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Diketahui, konflik di kawasan Timur Tengah tengah memanas saat Amerika Serikat (AS)-Israel menyerang Iran.
Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah.
"Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat," kata Marwan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
"Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan, atau memang tidak lagi bisa berangkat," ujarnya melanjutkan.
Meski begitu, kata dia, jika skenario tersebut terjadi, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Karena itu, Marwan mendorong pemerintah bernegosiasi dengan berbagai penyedia layanan untuk membahas perihal keberangkatan jemaah haji.
"Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan jemaah supaya yang sudah dibayarkan itu tidak loss. Force majeure-lah. Force majeure itu berapa persen, itu yang ingin kita dorong pemerintah, supaya yang sudah disetorkan kewajiban pemerintah itu tidak hilang semua," tuturnya.