JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemerintah belum optimal dalam pendanaan partai politik (parpol). Menaikkan jumlah bantuan dana parpol dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara belum ideal untuk membiayai seluruh kebutuhan parpol.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, jumlah bantuan dana memengaruhi perilaku parpol. Namun, setiap parpol harus siap diaudit dan hasilnya akan diumumkan ke publik.
"Jadi masih jauh sekali dari dana ideal yang diperlukan partai," ujar Agus dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).
Menurutnya, KPK sudah memiliki kajian mengenai jumlah bantuan dana yang ideal untuk parpol. Dia menuturkan jumlah bantuan dana yang ideal, yaitu Rp1.000 sampai Rp10.000.
"Selanjutnya kalau memang itu full dibiayai negara implikasinya adalah audit harus mendalam sekali," ucapnya.