JAKARTA, iNews.id - Pemilu dalam konsepsi demokrasi minimalis yang disampaikan oleh Schumpeterian merupakan arena yang mewadahi para aktor politik untuk meraih kekuasaan dengan membutuhkan partisipasi politik rakyat dalam menentukan pilihan. Kontestasi politik seperti Pilkada serentak 2015, 2017, 2018 dan yang paling terbaru Pemilu 2019 memunculkan fenomena politik identitas dan polarisasi di tengah masyarakat.
Anggota Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengatakan, merebaknya politik identitas dan polarisasi ini disebabkan oleh munculnya hoaks di tengah masyarakat. Politik identitas, kata dia hanya berlaku bagi orang-orang yang kurang literasi.
“Literasi politik mutlak dibutuhkan masyarakat untuk menangkal serbuan hoaks yang merajalela,” ujar Maman di acara diskusi publik dan bedah buku bertajuk, Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi” di Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Pada kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, kurangnya literasi tidak hanya berdampak pada pemilu saja. “Mahasiswa yang memprotes RKUHP dan UU KPK beberapa waktu lalu tidak membaca secara utuh RUU yang diprotes,” katanya.
Analis Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto menilai, fenomena politik saat ini cenderung memasuki era post-truth dan harus dihentikan dengan menguatkan literasi politik bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan meningkatkan pendidikan politik berkelanjutan.
Misalnya, dengan memberikan literasi politik di berbagai komunitas dan daerah. Literasi politik bukan semata tentang pengetahuan, melainkan tentang keterampilan dalam mengakses, mengkomparasikan, dan mengomunikasikannya kepada orang lain.
“Literasi politik menjadi solusi untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Terutama dalam menghadapi bonus demografi di mana terjadi migrasi anak-anak muda yang akan naik ke panggung politik,” katanya.