JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan 9 Desember 2020. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta semua elemen bangsa ikut menyukseskannya, termasuk KPK.
Pesan itu disampaikan Mahfud dalam webinar bertajuk “Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption” di Jakarta, Kamis (25/6/2020). Mahfud berharap KPK dapat mengawasi potensi korupsi dalam Pilkada 2020 sehingga dapat diantisipasi lebih cepat.
"Kita bicara dengan KPK bagaimana Pilkada diawasi agar tidak ada korupsi," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan Pilkada 2020 digelar dalam kondisi yang sulit karena covid-19 berdampak bagi perekonomian daerah. Namun menurutnya Pilkada harus tetap digelar untuk menghindari keterbatasan wewenang bagi pelaksana tugas kepala daerah jika Pilkada terus diundur.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan kerugian justru menjadi lebih besar jika Pilkada terus ditunda karena pelaksana tugas kepala daerah tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Selain membahas dari segi korupsi, Mahfud juga mendorong Pilkada 2020 dijaga kualitasnya dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Lalu kita cari soluasi bagaimana partisipasi meningkat dan kemungkinan penerapan teknologi di dalamnya karena kita sedang berada di suasana pandemi," ucap Mahfud.