JAKARTA, iNews.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengajukan Pagu Indikatif Tahun 2022 sebesar Rp342 miliar. Pagu Indikatif ini sejalan dengan Program Prioritas Nasional ke-7 di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, walaupun tak disebut detil, di dalam Prioritas Nasional ke-7 dan ke-4, ada beberapa hal yang bisa disinergikan dengan Kemenko PMK.
"Kemenko Polhukam mempunyai prioritas bidang politik, hukum dan keamanan sesuai dengan K/L yang berada di bawah koordinasinya," kata Mahfud dalam keterangan tertulis saat rapat koordinasi dengan Badan Anggaran DPR, Senin (14/6/2021).
Dia memaparkan, penetapan Pagu Indikatif tersebut didasarkan kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan secara nasional. “Kemudian ada yang ditetapkan sebagai target di dalam Renstra Polhukam sendiri. Ini angka-angkanya sudah given, sudah diberikan oleh RPJMN,” katanya.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebutkan, Pagu Indikatif 2021 Kemenko Polhukam awalnya sebesar Rp317 miliar. Akan tetapi, karena ada dua kali refocusing anggaran sebesar Rp47 miliar pada tahap pertama dan Rp5,3 miliar pada tahap kedua.