JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut serangkaian kasus penembakan dan pembunuhan yang terjadi di Intan Jaya, Papua. Namun, pemerintah tak memasukkan Komnas HAM dalam komposisi anggota TGPF.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhujam) Mahfud MD mengatakan, awalnya pemerintah hendak mengajak lembaga mandiri itu untuk bergabung. Belakangan hal itu tak terlaksana karena pemerintah tak ingin dianggap mempolitisasi Komnas HAM.
"Kami sudah bicara dengan Komnas HAM kemarin. Sebenarnya kita ingin bergabung dengan Komnas HAM tetapi sesudah dipertimbangkan masak-masak tidak bagus juga kalau kita bergabung dengan Komnas HAM nanti dikira Komnas HAM dipolitisasi pemerintah atau dikira pemerintah sudah dikooptasi oleh Komnas HAM," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/10/2020).
Mahfud memaparkan, TGPF dan Komnas HAM merupakan dua lembaga yang berbeda. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mempersilakan Komnas HAM jika hendak melakukan penyelidikan secara mandiri.
"Kami mau sejujur-jujurnya, maka kita jalan tampa Komnas HAM dan kita mempersilakan Komnas HAM sesuai dengan wewenangnya itu melakukan penyelidikan juga. Kalau semua berniat baik maka kesimpulannya Insyaallah akan sama," katanya
Tak hanya itu, Mahfud memastikan pemerirntah akan dengan senang hati membantu Komnas HAM jika membutuhkan pengamanan TNI-Polri dalam proses investigasi yang dilakukan.
"Kita juga menyampaikan kepada Komnas HAM kalau dia mau penyelidikan sendiri kita akan bantu, kalau perlu pengamanan dari TNI-Polri meskipun kita tidak harus bergabung dalam sebuah tim," ucapnya.