JAKARTA, iNews.id – Muhammadiyah dalam Khittah Ponorogo yang dikeluarkan pada Sidang Tanwir 1969 menegaskan tidak akan berpolitik praktis. Karena itu, desakan Amien Rais agar PP Muhammadiyah menentukan sikap dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dinilai tidak sejalan dengan khittah yang digagas lima dekade lalu itu.
“Muhammadiyah hanya mengenal politik adiluhung, politik tingkat tinggi, politik yang membicarakan esensi dan politik kebenaran,” kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2003-2006, Ahmad Rofiq, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Menurut Rofiq, tidak tepat jika Muhammadiyah kemudian ditarik ke politik praktis, politik dukung-mendukung. Dalam konteks tersebut, kata dia, Muhammadiyah tentu sangat memperhatikan kepemimpinan di masa depan dengan melihat kemaslahatan dan memilih yang terbaik.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan bakal “menjewer” Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika organisasi Islam itu tidak menentukan sikap pada Pilpres 2019. Sementara, Haedar telah memberikan kebebasan kepada para kader dan warga Muhammadiyah untuk memilih capres-cawapres masing-masing.
“Jika ada pemimpin yang menarik-narik Muhammadiyah ke wilayah politik praktis, tentu ini telah menyalahi hasil Tanwir 1969. Biarlah Muhammadiyah tetap berada di jalur dakwah, jalur pengabdian di bidang pendidikan dan kesehatan, serta terus mendorong semangat Indonesia berkemajuan,” tutur Rofiq.