Masa Kampanye Pemilu 2024 Masih Dikaji, Luas Wilayah Indonesia jadi Pertimbangan

Felldy Aslya Utama
lustrasi kotak suara Eka Guspriadi/iNews)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan durasi masa kampanye  menjadi salah satu topik yang akan dibahas secara mendalam dalam rapat konsinyering bersama DPR dan pemerintah. Banyaknya wilayah dan luas daerah jadi pertimbangan.

Diketahui, KPU sendiri telah merancang masa kampanye Pemilu 2024 digelar selama 120 hari. Namun, DPR dan pemerintah justru berkeinginan agar masa kampanye tersebut dipersingkat. Dalam kesempatan ini, Hasyim mengatakan bahwa dalam Pemilu 2024 ini, tidak hanya kontestasi Pileg saja, tapi juga ada Pilpres.

"Pertanyaannya kira-kira dibutuhkan durasi berapa (lama), karena kampanye serentak ini.  Apakah harus dipilih pemilihan ini harus sekian, ini kan yang harus ditemukan di titik temu yang seperti itu," kata Hasyim, Senin (18/4/2022).

Dia pun mengingatkan, untuk menjadi Presiden terpilih, konstitusi menyebut harus menang dari separuh suara sah nasional atau setidaknya bisa mengamankan kemenangan suara di 17-18 Provinsi. Dengan ketentuan ini, maka durasi kampanye juga perlu dicermati secara seksama.

"Untuk mencapai itu, kampanye 60,90, 120 hari cukup nggak? Wilayah kita 34 Provinsi, Kabupaten/Kota 514. Kalau misal 120 hari, Kabupaten dibagi 120 hari berapa? Nah empat ya," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dan khususnya DPR bisa mempertimbangkan masa kampanye ini secara serius. Hasyim mengatakan, apakah dengan durasi kampanye yang dirancang KPU selama 120 hari bisa memenuhi seluruh daerah atau tidak.

"Itu artinya pada hari yang sama setidaknya Capres mengunjungi 4-5 Kabupaten dengan durasi setiap hari keliling non-stop. Mungkin nggak kayak gitu? Hal kayak gini yang dimatangkan," tutur dia melanjutkan.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
Nasional
18 jam lalu

KPU RI Ungkap Salinan Ijazah Jokowi Pernah Ditayangkan ke Publik saat Pilpres

Nasional
20 jam lalu

KIP Gelar Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Periksa KPU dan Polda

Nasional
8 hari lalu

Respons KPU soal KIP Kabulkan Gugatan Bonatua terkait Sengketa Ijazah Jokowi

Buletin
9 hari lalu

Bonatua Menang Gugatan di KIP, KPU Wajib Buka Salinan Ijazah Jokowi ke Publik

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal