JAKARTA, iNews.id – Masa kampanye Pemilu 2019, baik pilpres (pemilu presiden) maupun pileg (pemilu legislatif), telah dimulai. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan kepada umat Islam dan seluruh komponen bangsa agar mengedepankan adab dalam menghadapi kompetisi demokrasi tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi menuturkan, pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin nasional melalui sistem pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuan pemilu menurutnya tidak sekadar memilih dan mengganti pemimpin, tetapi lebih dari itu yakni membangun sebuah peradaban bangsa yang religius, maju, demokratis, berdaulat, adil, dan sejahtera.
MUI, kata Zainut, memberikan apresiasi kepada para peserta Pemilu 2019, baik pilpres maupun pileg, yang sudah menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan kampanye secara damai. Komitmen tersebut harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar pemanis bibir belaka.
“Untuk itu, diimbau kepada semua pihak khususnya elit politik untuk dapat mengedepankan etika politik yang berkeadaban, santun, dengan tidak menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah dan merusak kerukunan bangsa,” ungkap Zainut melalui pesan yang diterima iNews.id di Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Dia mengingatkan, perbedaan pilihan hendaknya disikapi dengan penuh kedewasaan, saling menghormati, dan saling memuliakan. Dia berharap semua pihak mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan, serta; menjunjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan.
“Jadikanlah perbedaan aspirasi politik sebagai rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan agar persaudaraan sebagai bangsa tetap terpelihara,” ucapnya.
MUI pun menegaskan, para penyelenggara pemilu wajib bersikap jujur, adil, dan profesional agar dapat terselenggara pemilu yang tertib, aman, damai, dan bermartabat. Dengan begitu, rakyat Indonesia pun dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, merasa gembira dengan tanpa adanya tekanan dan paksaan.
Kepada peserta pemilu, baik pasangan capres–cawapres, partai politik, tim sukses, dan juru kampanye, hendaknya dapat menciptakan suasana yang kondusif. “Misalnya dalam menyampaikan pendapat harus tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan, kepatutan, akhlak mulia, serta menjauhkan diri dari praktik politik kotor seperti kampanye hitam, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, hoaks, fitnah, politik uang dan politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan),” tutur Zainut.
Selanjutnya, kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media massa, MUI berharap agar dapat memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Para tokoh dan media harus ikut serta membantu mendinginkan suasana selama masa kampanye, sehingga pesta demokrasi yang menjadi hajatan nasional bangsa Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan menggembirakan.
“Kepada aparat kepolisian diminta untuk bertindak tegas, adil, transparan, dan profesional. Penegakan hukum harus dilakukan kepada siapa pun tanpa membedakan warna partainya sehingga masyarakat mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menunaikan hak-hak konstitusionalnya,” ujar Zainut.