JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan perlunya konsolidasi demokrasi untuk menyamakan visi pembangunan berkelanjutan. Konsolidasi penting karena tidak semua kepala daerah memiliki kemampuan dalam membangun sinergi.
"Kepala daerah belum semua punya inovasi yang baik, tidak semua kepala daerah yang mampu membangun sinergi," kata Mendagri dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Mendagri mengingatkan, calon kepala daerah mempunyai janji politik yang disampaikan kepada pemilihnya dalam suatu daerah pada saat kampanye. Ketika mendapatkan amanah dari rakyat dengan terpilih menjadi kepala daerah, mereka harus menerjemahkan janji politiknya dalam program kerja.
Menurut Tjahjo, baik calon bupati, wali kota, maupun gubernur dilantik menjadi kepala daerah, mereka harus menjabarkannya dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
"514 bupati/wali kota yang sudah selesai pilkada ini, termasuk presiden dan wakil presiden yang terpilih di tahun depan, semua punya janji politik. Saya kira semua punya impian punya gagasan," kata Tjahjo.
Konsolidasi demokrasi melalui pemilihan ini pada gilirannya turut berperan besar dalam menjaga stabilitas daerah dan nasional. Rakornas Pengendalian Tim Inflasi 2018 diharapkan Mendagri mempertegas jalan bagi kepala daerah melaksanakan berbagai program berkelanjutan dimaksud.
"Yang kedua, saya kira insya Allah per hari ini kita Rakor Pengendalian Tim Inflasi 2018, dalam konteks pembangunan secara terpadu kita bisa menyanyikan lagu wajib kita dengan baik," kata Mendagri.
Lagu wajib dimaksud, lanjut Tjahjo, adalah dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau yang semuanya sambung-menyambung menjadi satu. ”Dan, itulah Indonesia yang sudah terwujud dalan 3 tahun terakhir dikebut oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla,” kata dia.