JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta transformasi sistem pelayanan kesehatan menggunakan kearifan lokal. Pasalnya apa yang telah dikonsepkan belum tentu di lapangan bisa diterapkan dengan sama.
Muhadjir mencontohkan antara penerapan kebijakan yang ada di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di Jawa Barat tidak bisa disamakan dengan penerapan kebijakan di Posyandu yang ada di Papua
"Namanya posyandu itu di masing-masing daerah punya gaya. Cara pendekatannya harus berbeda. Itu pendekatan partikularistik," ujar Muhadjir dikutip dari keterangan resminya, Senin (13/6/2022).
Menurutnya, dalam membuat kebijakan harus bisa bijaksana dengan menyesuaikan dengan kekhasan daerah. Kemudian kondisi daerah, budaya, dan sebagainya.
"Antara sistem nasional dengan kearifan lokal itu juga harus dipadukan. Kelihatannya sistemnya sudah nasional tapi juga harus disesuaikan dengan yang ada di lokal. Kalau kita buat kebijakan harus betul bijak," ucapnya.
Diketahui, saat ini pemerintah terus melakukan upaya untuk membenahi sistem kesehatan di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memiliki rencana transformasi layanan kesehatan.
Ada 6 (enam) jenis transformasi yang akan dilakukan Kemenkes, yakni transformasi Layanan Kesehatan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.