JAKARTA, iNews.id - Pemerintah belum akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU tersebut dinilai memiliki masalah substansial dan prosedural.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, masalah substansial RUU HIP menyangkut 2 hal pokok.
"Pertama masalah keberlakuan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme itu sudah diselesaikan," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Dia menuturkan, pada 16 Juni 2020 telah mengatakan pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR sebagai tanda persetujuan pembahasan legislasi terhadap RUU HIP. DPR merupakan pihak yang mengajukan RUU HIP tersebut.
"Masalah substansial RUU HIP menyangkut 2 hal pokok, pertama masalah keberlakuan Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme itu sudah diselesaikan," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah menyerahkan kepada DPR terkait proses politik selanjutnya RUU HIP. "Soal mau dicabut atau tidak itu bukan urusan pemerintah jadi keliru kalau minta pemerintah mencabut itu. Kalau (pemerintah) mencabut bagaimana kehidupan bernegara kita?" katanya.