JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut sebanyak 522 lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia saat ini telah dihuni 240 ribu narapidana. Kondisi tersebut menurutnya menyebabkan lapas-lapas yang ada sudah terlalu sesak karena melebihi kapasitas, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan.
“Sebanyak 240 ribu napi saat ini adalah persolan besar buat kami. Karena kecepatan pertumbuhan kenaikan orang yang berada di pemasyarakatan tidak sebanding dengan kemampuan kami membangun fasilitas untuk pemasyarakatan, sehingga timbulah berbagai persoalan-persolan yang harus kami hadapi,” kata Yasonna di Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Untuk itu, dia berharap revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) segera disahkan. Sebab di dalam revisi undang-undang tersebut ada konsep penghukuman "Restorative Justice", yang berakibat para pelaku tindak pidana ringan (tipiring) tidak lagi dikirim ke lapas.
Menkumham mengatakan, untuk pelaku tipiring yang hukumannya hanya satu-empat bulan tidak lagi dikirim ke penjara, melainkan diberi hukuman percobaan, misalnya satu tahun. Dengan begitu, beban lapas diharapkan tidak bertambah sesak lagi.
Dia mengungkapkan, selain semakin berdesakannya para penghuni di lapas, biaya makan untuk para napi juga semakin membengkak. Anggaran yang mesti disediakan pemerintah buat memenuhi kebutuhan makan mereka saat ini telah mencapai Rp1,3 triliun per tahun.
“Untuk biaya makannya saja Rp1,3 triliun dan ini masih utang Rp200 miliar. Rp1, triliun itu bisa buat (bangun) jembatan berapa,” katanya.
Menkumham juga mengajak para penegak hukum melakukan sinergitas antara penyidik, penuntut, dan hakim supaya memiliki satu filosofi bahwa penghukuman orang ke penjara itu adalah jalan terakhir.
Yasonna juga menyatakan syukur karena pada tahun ini telah mendapat tambahan sipir penjara sebanyak 14 ribu orang, sehingga bisa lebih meningkatkan pengawasan dan mencegah berbagai konflik yang ada di lapas. Walaupun secara rasio angka itu masih dinilainya kurang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang menghuni seluruh lapas di Indonesia.
“Melalui sipir-sipir yang baru ini, yang masih bersih dan energik, kami harapkan menjadi darah segar baru dan mampu mendorong sistem baru, semangat baru dalam pengawasan lapas kami," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.